Pasangan Soemarmo HS dan Hendrar Prihadi dilantik menjadi Wali Kota dan Wali Kota Semarang 2010-2015. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Bibit Waluyo mewakili Mendagri pada Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (19/7).

Dalam acara itu sejumlah pejabat negara dan daerah hadir pada pelantikan. Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menyempatkan hadir, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, anggota DPR yang juga Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait. Juga hadir pula Wagub Ru-ningsih, Sekdaprov Hadi Prabowo, Ketua DPRD Jateng Murdoko. Turut terlihat mantan Wali Kota Semarang Soetrisno Suharto dan mantan Gubernur Ali Mufiz.

Pada kesempatan itu Gubernur menekankan agar para pemimpin, terutama pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota yang baru dilantik, menjauhi korupsi. Dia mengatakan, anggaran di Kota Semarang sangat besar mencapai Rp 2,8 triliun. Dana itu ditopang dari PAD Rp 1,6 triliun, ditambah bantuan Pemprov Jateng Rp 30,19 miliar serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9,4 miliar. ’’Duwit gedhi ngono terus digawe apa?’’ tanyanya.

Semangat

Dengan anggaran yang besar milik Pemkot, Bibit menekankan kepada pasangan Marhen itu untuk tidak sekali-sekali mengambil keuntungan. ’’Aja dikorupsi. Kae ana Pak Kapolda, ana Pak Kejati. Isa-isa dikrangkeng. Itu uang milik rakyat, nek wani korupsi mengko mlebu neraka. Pak Marmo, mrene-mrene kamu tidak di surga. Kana tinggal di api yang mbulat-mbulat,’’ kata Bibit disambut tepuk tangan.

Untuk proyek fisik, akan ada pembangunan Waduk Jatibarang. Normalisasi Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur menjadi sebuah keharusan. ’’PKL-e ja mbrengkele. Semua itu supaya masalah banjir dan rob bisa tertangani.’’

Di akhir sambutan, ia menekankan semua aparatur negara harus memiliki semangat mengubah wajah kota. Mulai dari RT, RW, lurah, camat sampai pejabatnya bersama-sama membangun Kota Semarang.

’’Semua itu harus komunikasi, koordinasi. Kalau Wali Kota dipanggil Gubernur saja mlengos, bagaimana kita tahu perkembangan daerah. Pemerintahan itu garis lurus vertikal. Presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota sampai lurah. Jangan dipotong garis komando itu.’’

Dalam kesempatan terpisah, mantan Wali Kota Sukawi Sutarip berujar tidak semua yang dilontarkan Gubernur adalah benar. ’’Pembagian pembangunan ada milik provinsi. Kok digebyah uyah milik Pemkot. Tapi itu kritikan, saya menerima dengan ikhlas. Memang ada kekurangannya,’’ katanya.